AREA  VI

PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1.    PENGERTIAN

Penguatan Kualitas Pelayanan Publik adalah Upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan public pada Pengadilan Tinggi Kupang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan

2.    TUJUAN

Sesuai undang-undang  Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah.  Tujuan Program peningkatan kualitas pelayananØ publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Pencari Keadilan.

3.    Target yang akan dicapai adalah  :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik (lebih cepat, murah, aman dan lebih mudah dijangkau)

2. Meningkatnya jumlah unit layanan yang memperoleh standarisasi layanan(layanan internasional)

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4.    Indicator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

a) Standar pelayanan

1) Terdapat standar pelayanan

    Menyusun standar pelayanan sesuai dengan peraturan menteri PAN RB  nomor 15 2014.

2)  Standar pelayanan telah dimaklumatkan dengan cara:

a. Membuat standar maklumat layanan

b. Melakukan pemasangan maklumat standar pelayanan di tempat pelayanaN

3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

Kegiatan kegiatan tersebut dilengkapi data dukung berupa: dokumen standar layanan, capture maklumat standar layanan di tempat layanan, dokumen SOP pelaksanaan standar layanan ;

b) Budaya pelayanan prima

1)     Telah dilakukan sosialisasi upaya penerapan budaya pelayanan prima kepada pegawai

2)     Telah dilakukan informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak papan pengumuman, media social, website dll.

3)     Telah terdapat sistem punishment(sanksi) dan reward(penghargaan) bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar

Kegiatan-kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa : dokumen sosialisasi pelayanan prima (undangan daftar hadir notulen foto sosialisasi capture sarana informasi layanan, sistem reward dan punishment), dokumen penghargaan bagi pegawai teladan sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan.

c) Sarana layanan terpadu/terintegrasi

1.    Menyediakan layanan tepadu (pembayaran layanan melalui simponi aplikasi simari antara UPT dan mahkamah agung)

2.    PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 

3.    Terdapat inovasi dalam layanan

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data: Berupa capture aplikasi layanan terpadu dan foto PTSP, capture inovasi pada area layanan.

d) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

1.     Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit layanan maka perlu melakukan survey kepuasan masyarakat(SKM setiap 6 bulan).

2.     Hasil survey dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui website, media social, dan banner/spanduk

3.     Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan layanan

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilengkapi dengan data dukung: dokumen laporan survey, capture foto tentang pelaksanaan survey dan hasil survey, dokumen laporan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat.

e) Pembangunan zi menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani focus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada 2 sasaran utama yaitu

1. Terwujudnya Aparatur Pajs yang bersih dan bebas dari KKN diukur dengan menggunakan ukuran: Nilai persepsi korupsi(survey eksternal)
2. Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan(TLHP)
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal)

1.    DOKUMEN RENCANA AKSI AREA VI

MATRIKS RENCANA AKSI AREA VI

PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

PENGADILAN TINGGI KUPANG

TAHUN 2020