Waingapu, Rabu, 4 Maret 2026, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Aviantara, S.H., M.Hum melakukan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Negeri Waingapu, turut hadir dalam acara tersebut Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Negeri Waingapu Ibu Agnes Nugraheni, S.H., M.H.dan bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H. beserta tim dari Pengadilan Tinggi Kupang.    

Acara pembinaan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu I Gusti Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., para Hakim dan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Waingapu.

Dalam pembinaan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi menyampaikan kepada seluruh peserta untuk  selalu mentaati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Kode Etik Panitera dan Kode Etik Jurusita.  Beliau juga menyampaikan untuk menghindari segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional dan mengedepankan integritas dalam melaksanakan tugas. Beliau juga menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk selalu melakukan pembinaan kepada personilnya baik hakim maupun pegawai untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Acara dilanjutkan dengan melakukan pengawasan ke bagian – bagian untuk memastikan  setiap pelayanan berjalan baik sesuai dengan aturan. Acara diakhiri  dengan foto bersama (M.Dc)

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Bapak Aviantara, S.H., M.Hum. pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 secara resmi membuka agenda Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Negeri Waikabubak Bapak Lucius Sunarno, S.H., M.H. dan Ibu Agnes Nugraheni S.H., M.H., Panitera, Sekretaris dan dua orang tim pengawas  dari Pengadilan Tinggi Kupang.

Pada agenda pembukaan tersebut Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang menyampaikan kepada seluruh peserta pembinaan untuk selalu mentaati Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7, 8, 9 dan serta Kode Etik dan Perilaku Hakim, Panitera dan Jurusita. Selain itu Bapak Ketua menyampaikan kepada seluruh warga pengadilan untuk menghindari segala bentuk pelayanan yang bersifat transaksional dan menjadikan integritas sebagai harga mati bagi seluruh aparatur peradilan. Pimpinan pengadilan untuk benar-benar memastikan di satuan kerjanya tidak ada praktik pelayanan transaksional dalam bentuk apa pun. Pimpinan wajib melakukan pembinaan, pengawasan melekat, dan langkah-langkah pencegahan secara serius.

Acara dilanjutkan dengan pengawasan ke masing-masing bagian untuk memastikan setiap pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Pengawasan ditutup dengan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan yang telah dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah beserta Anggota. Acara ditutup pada pukul 16.00 WITA dan secara keseluruhan berlangsung secara kondusif dan lancar. (af)