HADIRI ACARA PIDATO PEMBANGUNAN GUBERNUR NTT DALAM RANGKA HUT KE-81 RI

on Sabtu, 15 Agustus 2026. Posted in Berita Terkini

 

Wakili Pengadilan Tinggi Kupang, Endang S.A. Sumarmaningsih Hadiri Acara Pidato Pembangunan Gubernur NTT dalam Rangka HUT ke-81 RI
KUPANG, (15 Agustus 2026) — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan acara Pidato Pembangunan Gubernur NTT pada Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di Aula Fernandez Lantai 4 Kantor Gubernur NTT, Kupang, dimulai pukul 10.00 WITA hingga selesai.
Acara utama ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTT dan Wakil Gubernur NTT. Turut hadir jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT serta para perwakilan pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT.
Pada kesempatan tersebut, Pengadilan Tinggi Kupang diwakili secara resmi oleh Ibu Endang S.A. Sumarmaningsih, S.H., M.H. Kehadiran beliau menegaskan komitmen serta sinergi lembaga peradilan dalam mendukung agenda pembangunan daerah

PEMERINTAH PROVINSI NTT RESMI BUKA PAMERAN PEMBANGUNAN 2026 DAN GELAR AKSI DONASI BENCANA FLORES

on Sabtu, 15 Agustus 2026. Posted in Berita Terkini

 

KUPANG, 15 Agustus 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membuka Pameran Pembangunan NTT Tahun 2026 di halaman depan Hotel Harper Kupang pada Sabtu (15/8/2026) malam. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Acara yang dimulai pukul 19.00 WITA tersebut dihadiri oleh Gubernur NTT, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, jajaran pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, Ketua TP PKK NTT, tokoh agama, investor, hingga insan pers.
Pada kesempatan tersebut, Pengadilan Tinggi Kupang diwakili secara resmi oleh Hakim Tinggi Dr. Drs. Anis Busroni, S.H., M.Hum.
Rangkaian pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, persembahan Tarian JDA, Parade Budaya, laporan ketua panitia, opening bumper, serta penampilan paduan suara. Acara juga diwarnai dengan sesi chit-chat

PELUNCURAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026 DI LINGKUP PROVINSI NTT

on Selasa, 11 Agustus 2026. Posted in Berita Terkini

KUPANG – Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Kupang Apni S. Abolla, S.H. menghadiri peluncuran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sekaligus Penguatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Provinsi NTT. Acara tersebut berlangsung di Aula Palapa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT pada Selasa (11/8/2026), mulai pukul 09.00 hingga 11.00 WITA.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, langkah ini menjadi dorongan nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Provinsi NTT sebagai salah satu wujud pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakat.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur NTT, unsur pimpinan dan perwakilan pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTT, perwakilan DPRD Provinsi NTT, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Komisioner Komisi Informasi, serta seluruh pejabat pengelola informasi dan PPID se-Provinsi NTT.
Rangkaian acara diawali dengan laporan pembukaan peluncuran oleh Ketua Panitia, R. Megasari. Dalam penyampaiannya, ia memaparkan urgensi pelaksanaan evaluasi berkala terhadap keterbukaan informasi di instansi pemerintah daerah.
Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Drs. Germanus Atawuwur. Ia menekankan pentingnya komitmen seluruh badan publik untuk terus mengoptimalkan peran PPID dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada publik.
Acara puncaknya ditandai dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Gubernur NTT. Dalam arahannya, Gubernur mengapresiasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini sebagai instrumen penting untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ia juga mengajak seluruh jajaran PPID untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tepercaya.

<<  1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10  >>